Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Indonesia Berpotensi Akan Menjadi Negara Adidaya 10 Tahun Mendatang

 




Sangkibung45.com - Indonesia berpotensi muncul sebagai kekuatan utama dari benua Asia. Dalam konteks ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menyumbang 35 persen dari total PDB negara-negara di Asean. Negara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia ini berkembang pesat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan Indonesia fokus kekuatan dunia seperti Amerika Serikat dan China menjadi sekutu penting dalam menyeimbangkan pengaruhnya satu sama lain. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia selalu menjaga hubungan diplomatik yang erat dengan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara telah terjalin sejak 1949 melalui pasang surut.

Di era pemerintahan John F Keneddy terjadi peningkatan angka bantuan ekonomi ke Jakarta untuk membantu negara dalam program pembangunannya. Namun, pergantian kepemimpinan Amerika Serikat menjadi Presiden Lyndon B. Johnson mencatat hubungan kedua negara menjadi suram menyusul kecurigaan Washington bahwa Presiden Sukarno (gambar, di bawah) mulai menjalin hubungan dekat dengan blok Komunis.

                              Ir. Sukarno

Pendekatan Washington ke Jakarta menjadi semakin dingin dan diakhiri dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam menyingkirkan Sukarno di Indonesia pada tahun 1967. Hubungan AS-Indonesia beralih ke paradigma baru ketika Presiden Suharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara pada tahun 1967. Dalam konteks geopolitik era perang dingin, rezim Soeharto berperan besar dalam menahan masuknya pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dianalisis berdasarkan memo yang ditulis oleh Menteri Pertahanan AS Robert McNamara kepada Presiden Lyndon B Johnson tentang rencana penambahan alokasi Program Bantuan Militer ke Indonesia pada akhir tahun 1966. Dengan meletusnya bom di Bali pada 2002 dan 2005, kerjasama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi lebih erat. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Luar Negeri AS era Presiden George W Bush dalam perang melawan terorisme (the War on Terrorism). Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, orientasi politik luar negeri Indonesia dimaknai cenderung ke arah Beijing. Namun, hubungan kedua negara terputus menyusul upaya kudeta yang dilancarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejalan dengan itu, hubungan diplomatik Indonesia-China dihentikan pada tanggal 30 Oktober 1967, namun hubungan diplomatik kedua negara kembali terjalin dan berkembang di akhir tahun 80-an. Saat ini, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, memberikan kontribusi 24 persen dari total perdagangan internasional di republik itu.

Indonesia dan Power Alignment Dilakukan Di Asia Tenggara

Oleh sebab itu, Amerika Serikat dan China terlihat bekerja keras untuk memastikan negara kepulauan terbesar di dunia tersebut menjadi sekutu mereka dalam rencana penyelarasan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Ada beberapa faktor yang memungkinkan Indonesia menjadi kekuatan besar di kancah internasional. Faktor-faktor seperti ekonomi berkelanjutan, stabilitas pemerintahan, militer dan geografi menjadi alasan utama mengapa Indonesia akan memainkan peran penting dalam penyelarasan kekuasaan di kawasan Asia Tenggara. Secara relatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten sebesar 5 persen dari tahun 2017 hingga 2020, sementara negara tetangga lainnya mengalami perkembangan ekonomi yang lambat dan menurun. Faktor stabilitas pemerintahan dan rezim politik Indonesia sedikit banyak memberikan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Tanah Air. Dalam konteks pertahanan, Indonesia merupakan salah satu kekuatan militer utama di kawasan. Surat kabar Austria Die Presse melaporkan bahwa Indonesia berencana mengakuisisi jet tempur modern 15 unit, Eurofighter Typhoon dari pemerintah Austria. Jika proposal pembelian ini ditandatangani, Indonesia akan muncul sebagai kekuatan pertahanan udara terdepan di kawasan Asia Tenggara. Dibandingkan negara tetangga Asean lainnya, politik Indonesia cukup unik ketika militer memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah politik negara. Doktrin yang dikenal dengan 'Dual Military function' masih menjadi faktor penting dalam politik tanah air meskipun pengaruhnya tidak sebesar pada masa Orde Baru. Dengan demikian, menteri pertahanan merupakan jabatan paling kuat setelah presiden Indonesia. Menteri Pertahanan Indonesia, Probowo Subianto (gambar di bawah) adalah seorang tokoh kontroversial dalam sejarah Indonesia pasca-Reformasi.

 Prabowo Subianto

Dia adalah Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang dituduh terlibat dalam pembantaian dan penculikan aktivis hak asasi manusia dan mahasiswa pada tahun 1998. Akibatnya, namanya masuk daftar hitam masuk Amerika Serikat. Namun, 2setelah hampir 20 tahun, perintah daftar hitam terhadapnya tidak hanya dicabut, ia bahkan diundang sebagai tamu kehormatan oleh pemerintahan Donald Trump ke Amerika Serikat. Dalam upaya menyeimbangkan pengaruh China di Asia Tenggara, Amerika Serikat tidak hanya mencabut larangan Probowo, tetapi juga menyumbangkan US $ 2,3 juta dalam dana pemulihan Covid-19 ke Indonesia. Pembicaraan bilateral tersebut juga menyinggung potensi pembelian produk militer AS seperti delapan unit pesawat MV-22 Block C Osprey dan peralatan lainnya yang diperkirakan bernilai US $ 2 miliar oleh Indonesia. Di sisi lain, China terlihat menjauh dari pendekatan keamanan tradisional. Pasca merebaknya wabah Covid-19, Tiongkok menawarkan program kerja sama produksi vaksin ke Indonesia. Jika usaha patungan ini membuahkan hasil, maka Indonesia akan menjadi hub regional untuk produksi vaksin anti-Covid-19. Sebagai negara pemimpin 'de facto' di Asean, diharapkan negara tetangga lain seperti Filipina, Thailand, Myanmar dan Malaysia akan mengikuti jejak Indonesia dalam memperkuat kerja sama strategis ekonomi dan kesehatan dengan China. Pendekatan 'bercabang dua' oleh China ini tidak hanya menjadi alternatif dalam menemukan obat untuk epidemi tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.


                            Joko Widodo

Presiden Joko Widodo belum lama ini menandatangani peluncuran 'Kawasan Ekonomi Khusus' (KEK) baru di Indonesia yang diperkirakan mampu menarik investasi asing sebesar USD50 miliar. Hal tersebut tentunya dimanfaatkan oleh investor asal China dalam upaya memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Namun, bukan berarti Indonesia bersedia menjadi 'pion catur' dalam persaingan negara adidaya. Doktrin politik luar negeri yang 'bebas dan aktif' membuat Indonesia mampu berperan aktif dalam membentuk lanskap geopolitik, khususnya di Asia Tenggara. Berdasarkan pengamatan, Indonesia menggunakan strategi 'hedging' dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan China. Kerja sama strategis di bidang ekonomi akan dilakukan dengan China, sedangkan di bidang keamanan dan pertahanan, Indonesia cenderung ke arah Amerika Serikat. Seperti kata pepatah, 'tarik rambut dengan tepung, rambut tidak patah dan tepung tidak tersebar'. Melihat perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat dan gejolak geopolitik global, saya memperkirakan negara Muslim terbesar di dunia akan muncul sebagai negara adidaya global dalam sepuluh tahun ke depan.



Source : MalaysiaKini

Posting Komentar untuk "Indonesia Berpotensi Akan Menjadi Negara Adidaya 10 Tahun Mendatang"